Korupsi

Kasus korupsi patrialis akbar kocak juga. dia mewakili seorang yang agamis. Perawakannya sesuai standar agama. Menentang LGBT dan pemimpin kafir. Tidak lupa gelar di depan nama yang meyakinkan itu. Partnernya korupsi seorang pendeta, Basuki Hariman. Mereka berdua tidak bersaudara dalam iman namun dalam uang.

Agama memang dapat menjadi wadah yang cocok bagi penghisapan dan penindasan sesama. Agama dapat memanipulasi tetapi juga dapat menjadi alat subversi. itu sudah terbukti dari zaman para nabi. Kedua orang di atas menjadi contoh. Kata-kata manis dan perilaku moral yang terpuji tapi terjerat korupsi.

Sebenarnya di tengah moralisme kehidupan agama kita, cara mereka patut diapresiasi. Beragama saat ini disibukkan dengan simbol-simbol luaran. Kita bergelut sebatas moralitas individual-spiritual. LGBT kita tentang sampai ke akar, namun tidak dengan kasus perampasan tanah. Orang beristri dua menjadi topik panas tapi tidak dengan kasus pelanggaran HAM. Kita memuji gelontoran uang diberikan pengusaha dalam rumah ibadah, yang bisa jadi hasil eksploitasi dari keringat buruh. Sikap dermawan pejabat sangat disanjung terlepas dari asal usul kekayaan yang mereka akumulasi. Moralisme ini menjadi sarana pelanggengan korupsi. Untuk rakyat, mereka menjadi tidak kritis terhadap penguasa. Untuk penguasa, menjadi alat manipulasi umat.

Mengenai kasus korupsi, tidak hanya baru kali ini, dia terus mewarnai media. Individu-individu terus diciduk akibatnya. Tidak main-main, sampai yang mantan menteripun terlibat. Korupsi sudah membudaya, katanya. Tapi dengan banyaknya kasus korupsi yang ada, sangat mungkin juga didukung dengan struktur.

Hal ini terlihat dari kekuasaan dan kapital/uang yang menjadi pasangan harmonis dalam arena demokrasi kita. Dengan kekuasaan seseorang dapat mengakumulasi uang, demikian juga sebaliknya, cara memperoleh kekuasaan adalah dengan uang. Tidak heran seseorang dapat mengeluarkan banyak uang demi memasarkan namanya kepada rakyat agar gambarnya di coblos. Capaian milyar hingga triliunan dikeluarkan. Sehingga penelitianpun mengatakan korupsi merupakan masalah umum di negara demokrasi seperti ini. Slogan ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’ menjadi ‘dari rakyat, oleh pejabat, untuk kepentingan bisnis’.

Korupsi yang telah terstruktur tidak bisa dilawan dengan kacamata moralis keagamaan. Pelaku tidak bisa hanya dilihat sebagai individu yang jahat. Korupsi tidak hanya dilihat kejahatan personal karena kurangnya kedekatan dengan Allah.  korupsi ditandingi bukan dengan hujatan terhadap moralitas di atas mimbar ibadah. Korupsi tidak hanya ditumpas melalui doa bagi penegakan hukum kita. Walaupun semua hal tersebut bukannya tidak penting.

Agama yang dikikis hanya mengurusi masalah moral keagamaan menjadi sarana pelanggengan kekuasaan orde baru. contohnya partai politik islam yang hanya berkutat di urusan moral, namun tercerai dengan keadilan sosial. Ditambah ‘legitimate performance’ yang berhasil memberikan standar hidup layak, tidak heran masih banyak orang memimpikan kembali ke era itu.

Era orde baru memperlihatkan jelas, korupsi yang diakibatkan politik dikuasai militer dan disokong pebisnis. Korupsi yang telah mengurat akar tersebut memicu reformasi. Salah satu cara menghentikan korupsi era reformasi melalui pembentukan KPK. Sayangnya, hingga kini korupsi terus merajai.

Demokrasi ala kapitalisme dengan perkawinan kekuasaan dan kapital harus dipikirkan ulang. Apakah ini sistem terbaik bagi negeri ini? Rakyat perlu berperan aktif, lingkup agama seharusnya tidak hanya lembaga moralisme. Struktur yang mengakibatkan ketidakadilan sosial akibat korupsi adalah dosa yang Allah kutuk. jika abai terhadap hal ini, jangan heran fanatisme agama bertumbuh subur. Mereka mewarnai arena publik. Mungkin itu juga cara Tuhan menegur keagamaan kita.   

Read More

Kekristenan dan Fanatisme Agama

Gejala-gejala hingga aksi fanatisme agama telah tampak nyata di Indonesia. Fanatisme beragama terwujud dalam kebencian terhadap perbedaan. Kata-kata makian hingga ancaman keluar begitu saja demi membela agama. Aksi teror mengatasnamakan agamapun hadir hingga merenggut nyawa manusia.

Fanatisme beragama ini semakin terlihat ketika dan setelah isu penistaan agama yang dilakukan gubernur Jakarta. Mereka mengatasnamakan kebhinekaan dan persatuan NKRI. Walaupun demikian, rasa benci terhadap yang berbeda identitas tidak bisa disembunyikan.

Yang menarik setelah berbagai fenomena yang tampak di permukaan, berbagai reaksi pula hadir dari berbagai kalangan termasuk kalangan kristen. Saya yang tinggal dalam lingkungan sekolah teologi melihat upaya penyuaraan terhadap keberagaman. Parade budaya dari beragam latar belakang etnis ditampilkan pada acara desa di daerah kami.

Reaksi pula muncul dari tokoh-tokoh agama. Ada yang jarang menulis status di FB atau Twitter mengenai realitas sosio-politik di Indonesia tiba-tiba menyuarakan keberpihakannya. Padahal biasanya hanya menulis ajaran-ajaran moral ataupun kata-kata motivasi yang selalu tak kugubris.

Di samping dampak yang buruk oleh fanatisme agama ini, adapula dampak baik yang dapat di petik. Ada yang dulunya mungkin tidak mau tahu terhadap kondisi sosio-politik di Indonesia dipaksa harus tahu. Ada yang dulunya mencoba netral dipaksa untuk berpihak - sekalipun yang terlihat hanya berpihak pada Ahok -. Semua ini terjadi karena permasalahan diberitakan di televisi dapat juga dialami kapan saja dan oleh siapa saja. Bisa saja aksi pemboman terjadi di Malang tidak di Samarinda, demikian juga dengan pelarangan ibadah ataupun pemboikotan makanan hingga anti sana dan sini.

Jika melihat reaksi dari kalangan kristen maka suara-suara yang dikumandangkan lebih banyak menyangkut penerimaan terhadap perbedaan. Akar masalah yang terjadi disini bisa jadi hanya mengenai isu ajaran agama yang keliru. Ajaran agama yang menjadi bibit fanatisme ini harus dilawan dengan ajaran lain yang lebih terbuka terhadap perbedaan.

Bibit fanatisme yang timbul dari ajaran agama yang keliru tentu bisa saja diterima. Namun tidak bisa juga dipungkiri, fanatisme agama yang dapat berwujud aksi terorisme diawali juga dari ketidakpuasan kondisi ekonomi-politik yang ada di Indonesia bahkan dunia.

Ketidakpuasan terhadap tatanan ekonomi-politik yang ada di Indonesia dapat menjadi lahan yang subur bagi bibit fanatisme agama. Kondisi kesenjangan ekonomi yang tidak dapat dipungkiri, perampasan tanah demi infrastruktur dan industrialisasi yang terjadi, rumah-rumah orang miskin yang digusur hingga politik oligarki yang menjadi permasalahan negeri tampak nyata di depan mata.

Hal ini terlihat oleh aksi Rachmawati Soekarnoputri dan juga kawan-kawan lainnya yang ditangkap akibat isu makar, mereka mengambil celah ini. Mereka kemudian ingin memberikan alternatif melalui kembali pada UUD 1945 yang asli. Adapula yang ingin memberikan alternatif dengan mendirikan negara Islam seturut dengan syariat Islam.

Melihat ini tentunya dengan berbagai ajaran dan aksi fanatisme yang terjadi tidak sepenuhnya akibat ajaran agama yang keliru. Ajaran agama yang keliru itu adalah bagian dari elemen lainnya, yakni ketidakpuasan terhadap ekonomi-politik yang ada. Permasalahan itu nyata dan banyak yang menderita akibatnya.

Yang patut di tunggu adalah bagaimana reaksi kristen terhadap faktor ekopol tersebut. Jika hanya mengangkat isu mengenai kebhinekaan, keharmonisan, pluralisme bisa jadi hanya aksi-aksi reaktif yang akan selalu kita temui dan saksikan dari kalangan kristen.   

Read More

Pertentangan Paulus dengan Kaisar

Disamping kontribusinya yang banyak dalam penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru, Paulus juga banyak memberikan inspirasi bagi pergerakan misi. Berdasarkan surat-suratnya dan juga kisah tentangnya, banyak orang ingin mempelajari strategi, metode hingga praktek bermisi ala Paulus.

Sekalipun begitu, teladan misi yang dipungut seringkali hanya sekisaran pertambahan jemaat, pemberitaan Injil, praktek apologetik namun jarang yang melihat aspek politis apalagi melalui pertentangannya dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Kaitan antara ajaran Paulus dan pemerintah biasanya hanya berdasarkan Roma 13:1 yang menjadi ayat favorit utuk menjawab etika politik kristen: "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah."

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perintah tersebut, tetapi jika itu melegitimasi untuk diam di tengah kenyataan pemerintahan yang tidak adil, maka tentunya harus dipertimbangkan ulang. 

Antara Stoa, Epikurus dan gerakan kaum Zelot

Di tengah konteks kehidupan yang dihadapi Paulus ada dua ekstrim sikap terhadap pemerintah. Sikap yang pertama adalah melakukan perlawanan melalui tindakan radikal. Mereka ini adalah kaum Zelot. Mereka akan melakukan apapun untuk merebut kekuasaan, baik itu dengan aksi kekerasan dan terorisme. Yang kedua adalah gerakan menarik diri ala Stoa dan Epikurus. Mereka bersikap apolitis, membenci bahkan menjauhi masyarakat. Pemerintahan bagi mereka adalah hal yang kotor dan duniawi sehingga harus dihindari.

Di tengah kedua ekstrem tersebut hadirlah tulisan Roma 13:1. Paulus menyatakan bahwa pemerintahan bukanlah sesuatu yang kotor dan harus dijauhi, pemerintah itu berasal dari Allah. penyataan Paulus itu sangat mungkin ditujukan kepada mereka yang terjangkit ajaran Stoa dan Epikurus. Taat kepada pemerintah bukanlah hal kejahatan, karena pemerintahanpun berasal dari Allah.

Namun di sisi lain, di tengah pemberhalaan kepada Kaisar pada zamannya, Paulus juga memberikan perlawanan. Yesus Kristus yang diberitakan itu berdimensi konfrontatif terhadap  tatanan pemerintahan yang ada.

Pemberitaan Yesus

Yesus adalah yang diurapi, dia sebagai mesias yang menjadi paket khotbah dalam misi Paulus. Pemberitaannya ini mengandung bahaya karena istilah ini memiliki konotasi politis: Dia akan menjadi raja dan penguasa.

Kematiannya tidaklah membuktikan pergerakannya gagal. Ia adalah Tuhan yang bangkit dan berotoritas yang patut ditaati, entah itu orang Yahudi, Yunani atau Romawi.

Hal ini tentunya bertentangan dengan kultus kaisar. Eckhard Schnabel, dalam buku Rasul Paulus sang Misionaris, menuliskan bahwa semua orang di daerah jajahannya diwajibkan ikut dalam penyembahan kepada Kaisar. Ia juga menggambarkan perayaan tahunan yang dilakukan untuk menghormati kaisar, namun Paulus mengharapkan jemaat di Korintus untuk tidak menghadiri pesta tersebut (1 Kor. 8:4-6; 10:21).

Selain itu juga ia menyerang legitimasi keputusan pemerintahan Romawi ketika menyatakan kebangkitan Yesus. penegasan bahwa kematiannya di kayu salib adalah rencana keselamatan Allah dimaknai sebagai Pilatus alat Allah. Jika Yesus adalah juruselamat seharusnya penguasa Romawi di provinsi Yudea tidak menyalibkan Dia.

Ada pula pemberitaan Yesus yang disalibkan, bangkit dan dinantikan bertentangan dengan tatanan kota karena struktur egaliternya, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Dengan tatanan hirearkis yang menekankan keallahan sang Kaisar dan anggota keluarga kaisar maka iman dan ketaatan kepada Yesus yang disalibkan adalah kriminal.

Melihat hal ini, Paulus tentunya tidak mengajarkan bahwa kita harus pasif di tengah kelaliman dan ketidakadilan pemerintah. Yesus yang diberitakannya juga melawan tatanan hidup yang tak seimbang. 

Melihat pemerintahan yang tidak adil juga menuntut kita bertanya, seperti yang Petrus dan Yohanes tanyakan, “mana yang benar: taat kepada manusia atau kepada Allah?”. Ketika kita coba tarik sedikit dalam konteks kita, melihat para petani direnggut tanahnya, orang miskin digusur, pelanggaran HAM diabaikan, kekayaan yang dimonopoli segelintir orang apakah ini sudah melawan ketetapan Allah atau justru kita berdalih ini hanya sekadar perspektif?

Read More